Laman

Selasa, 02 Juli 2013

Kerangka Pikir Analisis Potensi Wilayah


KERANGKA PIKIR
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTANIAN DI KABUPATEN BARITO KUALA KALIMANTAN SELATAN



IDENTIFIKASI

Pembangunan pertanian di Indonesia di anggap penting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi sejak sektor pertanian menjadi penyelamat perekonomian nasional karena pertumbuhannya meningkat, mentara sektor lain pertumbuhannya menurun. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia:
1.      Potensi sumber daya yang besar dan beragam
2.      Pangsa terhadap pendapatn nasional cukup besar
3.      Besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian
4.      Menjadi basis pertumbuhan pedesaan
Program pembangunan nasional diorientasikan pada masalah penanggulangan kemiskinan. Tenaga kerja pedesaan, ketahanan pangan, pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi. Pembangunan di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas pangan yang meliputi padi, palawija dan holtikultura yang dilakukan melalui intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi. Pada dasarnya pembangunan pertanian adalah merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses kegiatan manusia untuk meningkatkan pendapatan dan kersejahteraan petani.
            Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2010 jumlah penduduka miskin tercatat 31.02 juta jiwa ( 13,33%), turun 1,51 juta dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta jiwa (15,15%). Sekitar 64,23% dari jumlah tersebut berada pada daerah pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Kemiskinan di daerah pedesaan menjadi masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, maka perlu adanya grand strategi pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil. Melalui konsep tersebut, maka diharapkan mampu menumbuhkan sektor pertanian, sehingga pada gilirannya mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal pencapaian sasaran :
a.       Mensejahterakan petani
b.      Menyediakan pangan
c.       Sebagai wahana pemerataan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan antar wilayah
d.      Merupakan pasar input bagi pengembangan agroindustri
e.       Menghasilkan devisa
f.       Menyediakan lapangan pekerjaan
g.      Peningkatan pendapatan nasional, dan
h.      Tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya
Pertanian merupakan sektor potensial di Kabupaten Barito Kuala, dengan luas sawah pasang surut mencapai 101.424 Ha. Dari luas sawah tersebut, memberikan hasil 317.605 ton gabah kering giling di Tahun 2009. Hal ini menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai penghasil beras terbesar di Kalimantan Selatan yang mampu menyumbang kurang lebih 16,23 % dari total produksi Kalimantan Selatan.
Tabel
Data Produksi Padi Kabupaten Barito Kuala
                  Variabel                  
Kab. Barito Kuala
2011
Hasil Panen Padi Ladang Per Ha (Kw)
0
Hasil Panen Padi Per Ha (Kw)
37.21
Hasil Panen Padi Sawah Per Ha (Kw)
37.21
Luas Panen Padi (Ha)
92152
Luas Panen Padi Ladang (Ha)
0
Luas Panen Padi Sawah (Ha)
92152
Produksi Padi (Ton)
342869
Produksi Padi Ladang (Ton)
0
Produksi Padi Sawah (Ton)
342869
Sumber: BPS Kalsel

Potensi dominan wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah bidang pertanian secara luas, sehingga seluruh perlakuan pembangunan lebih difokuskan untuk mendukung optimasi produksi bidang pembangunan tersebut. Seiring dengan tuntutan kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat, baik yang dipengaruhi faktor internal wilayah maupun yang dipengaruhi faktor eksternal wilayah seperti komunikasi, dan interaksi masyarakat menuju globalisasi, proses dan hasil-hasil pembangunan telah bergeser seiring dengan dinamika kehidupan tersebut.
Bidang pertanian meskipun tetap mendominasi struktur ekonomi wilayah Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi perkembangannya tidak terlalu signifikan dan justru bidang-bidang lainnya, walaupun kecil menunjukkan perubahan positif.
a)      Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2010 sebesar 3,85 persen terhadap tahun sebelumnya
Tabel
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Menurut Sektor
 Tahun 2006 – 2010
No
Lapangan Usaha
Tahun
2006
2007
2008
2009*)
2010**)

Sektor  Primer





1
Pertanian
2,68
4,38
1,50
4,17
5,36
2
Pertambangan & Penggalian
-
-
-
-
-

Sektor Sekunder





3
Industri Pengolahan
-29,42
-13,45
-10,99
-4,17
-3,69
4
Listrik, Gas & Air Bersih
6,19
10,13
10,41
5,20
7,55
5
Bangunan
32,33
17,13
18,08
8,59
6,26

Sektor Tersier





6
Perdag., Hotel & Restoran
14,33
17,07
11,13
7,81
8,85
7
Pengangkutan & Komunikasi
-8,56
-1,24
0,29
-0,87
-0,36
8
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan
3,01
14,20
13,37
8,51
10,58
9
Jasa-jasa
1,79
5,05
7,70
5,13
6,88

PDRB
-3,32
0,34
0,96
2,92
3,85

TOTAL PDRB TANPA IBS
5,67
8,41
6,54
5,69
6,51

















Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Dan Data Pokok Kabupaten Barito Kuala
Keterangan  :  *)   merupakan angka diperbaiki
                                  **) merupakan angka sangat sementara
                                  IBS = Industri Besar Sedang



Tabel
Laju Pertumbuhan PDRB (Rp Juta) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 -  2010

No
Tahun
PDRB dengan IBS
PDRB tanpa IBS
Berlaku
Konstan
Berlaku
Konstan
1
2005
2.792.751
2.010.148
1.501.672
1.085.161
2
2006
2.704.233
1.805.509
1.760.144
1.159.367
3
2007
2.837.032,22
1.811.671,29
1.962.224,37
1.234.750,45
4
2008
3.033.436,61
1.829.055,09
2.211.322,10
1.315.551,25
5
2009*)
3.264.825,84
1.882.482,94
2.472.047,02
1.390.376,33
6
2010**)
3.703.131,69
1.954.890,96
2.920.494,93
1.480.928,95
Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011
Keterangan  :  *)   merupakan angka diperbaiki
              **)   merupakan angka sangat sementara
                      IBS = Industri Besar Sedang

b)      Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2010 sebesar 2.439 dengan perincian sbb: untuk yang tidak tamat SD 4 orang, berpendidikan SD 70 orang, SMP 265 orang, SMA 1.082 orang, Sarjana Muda 309 dan pendidikan sarjana 709 orang.
Tabel
Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala

Tingkat Pendidikan
Jumlah Pencari Kerja (orang)
2006
2007
2008
2009
2010
Tidak Tamat SD

-
11
18
4
SD
127
52
37
57
70
SLTP
944
531
341
216
265
SLTA
879
955
693
816
1.082
Diploma
59
433
417
404
309
S1
113
866
941
552
709
S2
-
-
-
-
-
Jumlah
2.122
2.837
2.438
2.063
2.439
Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2006 - 2011, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala




c)         Sektor Ekonomi Dominan
Struktur perekonomian menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi di suatu daerah. Pergeseran struktur perekonomian menarik untuk diamati, dengan melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu tahun tertentu.
Dengan mengamati struktur perekonomian dapat dilihat seberapa besar kebijakan yang telah dilakukan tepat sasaran. Dengan kata lain, analisis ini penting karena dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.
Adanya perbedaan sifat dan permasalahan masing-masing sektor mengakibatkan berbedanya respon yang terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi setiap sektor dalam upaya pembangunan. Sektor-sektor yang mengalami laju pertumbuhan di atas laju pertumbuhan rata-rata, yaitu laju pertumbuhan PDRB, akan meningkatkan kontribusi sektor tersebut dalam pembentukan PDRB, demikian pula sebaliknya.
Tabel
Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2006 – 2010

No
Lapangan Usaha
Tahun
2006
2007
2008
2009*)
2010**)

Sektor  Primer





1
Pertanian

32,60
31,70
32,28
34,45
2
Pertambangan & Penggalian

-
-
-
-

Sektor Sekunder





3
Industri Pengolahan

30,84
27,10
24,28
21,13
4
Listrik, Gas & Air Bersih

0,14
0,15
0,16
0,16
5
Bangunan

9,82
11,21
12,32
12,89

Sektor Tersier





6
Perdag., Hotel & Restoran

12,90
14,19
14,63
14,66
7
Pengangkutan & Komunikasi

2,02
1,93
1,88
1,78
8
Keu., Persewaan & Jasa Perusahaan

3,68
4,15
4,67
4,80
9
Jasa-jasa

8,00
9,57
9,79
10,12

PDRB

100,00
100,00
100,00
100,00

TOTAL PDRB TANPA IBS

69,16
72,90
81,49
96,28
Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Dan Data Pokok Kabupaten Barito Kuala
              Keterangan  :  *)   merupakan angka diperbaiki
                                      **)   merupakan angka sangat sementara
Struktur perekonomian daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2006-2010 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi rata-rata sebesar 34,45 persen.  Sektor Sekunder yang meliputi sektor Industri Pengolahan, Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih serta Sektor Bangunan pada tahun 2006-2010 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 34,18 persen. Sementara Sektor Tersier pada tahun tersebut memberikan kontribusi sebesar 31,37 persen.
Berdasarkan data diketahui bahwa dominasi sektor pertanian sangat besar dalam perekonomian di Kabupaten Barito Kuala. Masalah lain terkait dengan perekonomian Kabupaten Barito Kuala adalah masalah kemiskinan, yang umumnya berasal dari masyarakat pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani.
Tabel
Jumlah  Penduduk Berdasarkan Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010

No
Kecamatan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kemiskinan ( KK )
Pra KS
KS 1
KS 2
KS 3
KS 3+
Jumlah KK
1
Tabunganen
117
1415
3708
884
90
6214
2
Tamban
1016
1829
4022
1659
580
9106
3
Mekarsari
238
1608
2108
705
95
4754
4
Anjir Pasar
211
1319
2613
460
7
4610
5
Anjir Muara
21
1547
3005
985
3
5561
6
Alalak
938
2688
5334
3543
307
12810
7
Mandastana
835
2553
795
131
2
4316
8
Belawang
384
1693
1572
338
11
3998
9
Wanaraya
1332
1124
788
716
83
4043
10
Barambai
546
1112
1798
771
41
4268
11
Rantau Badauh
276
965
1736
953
130
4060
12
Cerbon
158
799
1426
189
23
2595
13
Bakumpai
170
932
1362
304
18
2786
14
Marabahan
232
900
2507
1214
238
5091
15
Tabukan
444
1174
713
129
12
2472
16
Kuripan
109
368
939
190
134
1740
17
Jejangkit
470
553
867
66
28
1984

Jumlah
7497
22579
35293
13237
1802
80408
Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
   Kabupaten Barito Kuala
           
            Barito Kuala memang merupakan daerah pengasil beras terbesar di Kalimantan Selatan, namun yang memprihatinkan adalah bahwa berdasarkan data Penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel
Kelurahan/Desa tertinggal menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan
No
Kabupaten/Kota
Jumlah
Tahun 2010
Keterangan
Maju
Tertinggal
Maju
Tertinggal
1
Barito Kuala
83
115
99
101

2
Banjarmasi
41
9
50
-

3
Banjarbaru
19
1
20
-

4
Tanah Laut
79
55
85
50

5
Kotabaru
103
94
102
99

6
Banjar
166
139
165
125

7
Tapin
84
46
101
31

8
Hulu Sungai Selatan
80
74
68
80

9
Hulu Sungai Tengah
111
58
114
55

10
Hulu Sungai Utara
138
81
132
87

11
Balangan
114
46
152
8

12
Tanah Bumbu
50
85
110
25

13
Tabalong
106
25
120
10


Jumlah
1174
828
1318
671



            Melihat data tersebut maka timbul suatu pertanyaan besar mengapa daerah Kabupaten Barito Kuala yang sebagai penghasil Padi terbesar di Kalimantan Selatan ternyata memiliki jumlah desa tertinggal terbanyak di Kalimantan Selatan. Ini berarti ada hal yang salah dalam sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi.
            Sehingga berdasarkan identifikasi masalah pedesaan di Kabupaten Barito Kuala akan disusun program-program untuk mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan sektor pertanian.





PENYUSUNAN INDIKATOR

1.      Infrastruktur
Dalam indikator infrastruktur yang harus diperhatikan dalam pengembangan pertanian yaitu:
a.       Pengembangan pusat pertumbuhan
b.      Pengembangan sistem transportasi
c.       Pengembangan fasilitas kesehatan
d.      Pengembangan fasilitas peribadatan
e.       Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa
f.       Pengembangan fasilitas pendidikan
g.      Pengembangan fasilitas pemerintah dan pelayanan umum
h.      Pengembangan fasilitas prasarana pendukung

Pengembangan infrasruktur utamanya yang diperhatikan adalah masalah fasilitas jalan dan fasilitas perdagangan dan jasa (misalnya seperti pasar). Karena kendala utama pengembangan pertanian di Kabupten Barito Kuala adalah akses jalan yang sulit (jalan rusak, belum diaspal, dsb) dan keterbatasan tempat untuk memasarkan hasil pertanian (pasar, konsumen).
Tabel
Panjang Jalan Negara dan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan

Kabupaten / Kota

Negara


Propinsi


Jumlah 
(1)
(2)
(3)
(4)




Kabupaten/Regency



Tanah Laut
120,49
82,18
202,67
Kotabaru
0,00
131,04
131,04
Banjar
69,49
81,51
151,00
Barito Kuala
61,61
72,30
133,91
Tapin
68,89
43,21
112,10
Hulu Sungai Selatan
17,49
159,23
176,72
Hulu Sungai Tengah
56,00
11,66
67,66
Hulu Sungai Utara
37,33
27,94
65,27
Tabalong
64,90
54,27
119,17
Tanah Bumbu
283,54
185,55
469,09
Balangan
20,32
60,48
80,80
Kota/Municipality



Banjarmasin
42,41
0,00
42,41
Banjarbaru
21,60
44,86
66,46
Kalimantan Selatan
864,07
954,23
1 818,30
Sumber: BPS Kalsel

2.      Pembangunan Pertanian
Pertanian merupakan sektor utama dari Kabupaten Barito Kuala, hal terlihat dari visi Kabupaten Barito Kuala yaitu “Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Sebagai Sentra Produksi Pertanian Yang Maju Dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Terciptanya Kemandirian Daerah”.
Hal ini menyebabkan pemerintah Kabupaten Barito Kuala menaruh perhatian yang sangat besar dalam bidang pertanian melalui misinya yaitu percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan yang komprehensif dan terpadu. Pembangunan pertanian yang dicanangkan antara lain pemberian bantuan modal, penyuluhan, pelatihan serta pengembangan infrastruktur disektor pertanian dan lain sebagainya.
Selain itu pemerintah pusat juga mencanangkan program-program yang bertujuan untuk men ingkatkan sektor pertanian bangsa, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu upaya penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang lebih baik adalah melalui Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) yang merupakan program Departemen Pertanian yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar wilayah dan sektor.
Tujuan digulirkannya PUAP adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha agribisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah, melalui koordinasi Gapatokan sebagai organisasi petani.
 Meningkatkan fungsi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dan akses pasar. Meningkatkan kinerja program departemen Pertanian yang ada utamanya dalam memfasilitasi akses permodalan petani untuk mendukung usaha agribisnis pedesaan dan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran pedesaan.



Tabel
Distribusi Dana BLM-PUAP di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2008
No
Kecamatan
Jumlah Gapoktan
1.
Tabukan
5 Unit
2.
Cerbon
2 Unit
3.
Bakumpai
2 Unit
4.
Barambai
2 Unit
5.
Rantau Badauh
2 Unit
6.
Belawang
1 Unit
7.
Mandastana
10 Unit
8.
Alalak
9 Unit
9.
Jejangkit
2 Unit
Jumlah
35 Unit
Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kab. Barito Kuala, 2010

3.      Tingkat Industrialisasi
Pada daerah pedesaan tingkat industrialisasi umumnya masih rendah, sama halnya dengan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala. Sektor yang mendominasi adalah sektor primer berupa pertanian, Industrialisasi sebaiknya diarahkan kepada industri pertanian sehingga mampu mendorong sektor pertanian dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4.      Tingkat Rawan Bencana
Tingkat rawan bencana di daerah Kalimantan dapat dikatakan lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kalimantan yang tidak dikelilingi oleh samudra / lautan lepas serta tidak terletak pada jalur gunung berapi sehingga potensi terjadinya gempa bumi sangat kecil sekali.
Bencana alam yang sering terjadi di Kalimantan Selatan yaitu banjir, kebakaran hutan, longsor, angin puting beling dan kekeringan. Bencana yang paling sering terjadi dan menelan kegurian yang besar yaitu banjir. Di tahun 2009 menurut data dari Dinsos Kalsel sudah terjadi 21 kali banjir dan ada sekitar lebih dari 15.000 hektar persawahan yang terendam banjir.
Tercatat 11 dari 13 kabupaten/kota di Kalsel merupakan daerah langganan banjir dan tanah longsor setiap tahunnya. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Barito Kuala, Tanah Laut, dan Kotabaru. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Banjar, dan Tanah Bumbu merupakan daerah paling rawan terhadap ancaman bencana ini. Menurut catatan Dinas Kessos Kalsel, sepanjang 2009, korban bencana alam ini mencapai 19.366 keluarga dengan taksiran kerugian Rp3 miliar lebih.
            Dilihat dari sektor pertanian, bencana banjir ini sangatlah merugikan. Puluhan hektar sawah gagal panen akibat bencana ini. Oleh sebab itu pemerintah membuat suatu badan penanggulangan bencana guna mengantisipasi dan menghadapi apabila terjadi bencana.      

5.      Kelembagaan dan Modal Sosial
Dalam manajemen usaha tani terdapat fungsi-fungsi manajemen dan beberapa fungsi yang paling menonjol yaitu fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (organizing0, fungsi penetapan personalia (staffing), fungsi pengarahan (directing) dan fungsi pengawasan/pengendalian (controlling).
Hanya saja, mengingat sifat usaha tani yang pada umumnya merupakan usaha keluarga, maka boleh dikatakan diantara beberapa fungsi manajemen tersebut hanya fungsi perencanaan dan pengorganisasian saja yang lebih oprasional dilakukan oleh petani.
Petani sebagai manajer usaha tani menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha tani, sehingga membuat proses produksi usaha tani berjalan menuju kearah usaha agar hasil-hasil usaha tani kearah tujuan usaha tani.
Di kabupaten Barito Kuala, dana BLM-PUAP tahun anggran 2008 dikelola oleh Gapoktan, dimana bantuan dana tersebut langsung masuk ke nomor rekening masing-masing Gapoktan sesuai Rencana Usaha Bersama (RUB) yang disusun berdasarkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).
Bantuan ini umumnya digunakan untuk tambahan modal usaha tani anggota dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, penyaluran bantuan dana, sehingga ada Gapoktan yang telah membentuk LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis) yang menjalankan simpan pinjam dengan pembukuan manual dan sistem adminisrasi yang sederhana. Sebagian besar penyaluran bantuan oleh Gapoktan berupa pinjaman dana dan beberapa Gapoktan lain menyediakan pupuk atau gabah.
Program BLM-PUAP merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri disalurkan melalui Gapoktan, peserta diharapkan dapat memaksimumkan produksi melalui pengembangan usaha agribisnis, sehingga pendapatan meningkat dan pada akhirnya diharapkan terjadi penurunan angka kemiskinan di pedesaan. 

6.      Sosial Budaya
Indonesia merupakan negara agraris sehingga mata pencaharian utama masyarakatnya adalah di bidang pertanian. Sama halnya dengan Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala yang mayoritas bekerja di bidang pertanian.
Utamanya masyarakat pedesaan di Barito Kuala berprofesi sebagai petani, hal ini dilakukan secara menurun dari generasi. Sehingga biasanya prosesi petani merupakan turun temurun. Dalam melaksanakan pertanian, kebanyakan masyarakat masih menggunakan pola-pola tradisional yang sederhana.


ANALISIS PER WILAYAH

Wilayah/Region         : Kalimantan
Provinsi                     : Kalimantan Selatan
Kabupaten/Kota       ; Kabupaten Barito Kuala

Kondisi Geografis/Topografis
Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten dari 13 kabupaten/kota di Propinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis wilayah kabupaten Barito Kuala terletak pada 2029’50” – 3030’18” Lintang Selatan dan 114020’50” – 114050’18” Bujur Timur
Kabupaten Barito Kuala memiliki batas wilayah sebagai  berikut :
  • Sebelah Utara  :           Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
  • Sebelah Selatan           :           Laut Jawa
  • Sebelah Timur :           Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin
  • Sebelah Barat  :           Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah
Jarak ibukota Kabupaten Barito Kuala dengan ibukota Propinsi Kalimantan Selatan sejauh +/- 47 km. Jarak Ibukota Kabupaten Barito Kuala dengan kecamatan lain di lihat pada Tabel.

Tabel
 Jarak Ibukota Kabupaten dengan Kota Kecamatan
Di Kabupaten Barito Kuala

No
Kecamatan
Ibukota Kecamatan
Jarak terhadap Ibu Kota (Km)
Kabupaten/Kota
1
Tabunganen
Tabunganen
107
2
Tamban
Purwosari
95
3
Mekarsari
Tamban Raya
89
4
Anjir Pasar
Anjir Pasar
68
5
Anjir Muara
Anjir Muara
62
6
Alalak
Handil Bakti
40
7
Mandastana
Sei Puntik
39
8
Belawang
Belawang
43
9
Wanaraya
Sido Mulyo
61
10
Barambai
Barambai
14
11
Rantau Badauh
Sungai Gampa
13
12
Cerbon
Bantuil
5
13
Bakumpai
Lepasan
7
14
Marabahan
Marabahan Kota
0
15
Tabukan
Tabukan Raya
37
16
Kuripan
Rimbun Tulang
37
17
Jejangkit
Jejangkit Pasar
31

Sumber : Hasil olah data

Pola topografi Kabupaten Barito Kuala berada pada hamparan wilayah yang berkelerengan datar sampai landai (0% - 2%) dengan ketinggian lahan berkisar antara 1 – 3 meter diatas permukaan laut.
Kabupaten barito kuala pada umumnya merupakan daerah pasang surut dan berlahan rawa. Sebagai salah satu alternatif dalam pembangunan lahan pertanian dan sumber pertumbuhan baru yang harus digali potensinya, lahan pasang surut merupakan suatu peluang yang menjanjikan. Porsi lahan rawa semakin penting dalam kedudukannya, tidak hanya dalam menyangga produksi pangan nasional, namun juga dalam diversifikasi produksi secara komprehensif pada strata ekosistem lahan rawa dan pasang surut. Potensi lahan rawa semakin penting perannya dalam menunjang peningkatan produksi, pendapatan, industri perdesaan dan terutama pengembangan wilayah.
Lahan utama penyusun wilayah adalah hamparan rawa gambut (peat) yang terakumulasi dengan endapan alluvial, yang selanjutnya membentuk delta besar dan dikenal sebagai Pulau Petak. Dengan demikian lahan yang menyusun wilayah adalah lahan-lahan marginal yang umumnya merupakan tanah sulfat masam, dengan pH di bawah angka 4. Pada wilayah-wilayah yang masih memperoleh limpahan pasang surut air laut, tingkat keasaman lahan dapat dinetaralisasikan sehingga tingkat kesuburan meningkat dan memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi terhadap budi daya cocok tanam padi serat tanaman pangan lainnya.
Kondisi geohidrologi, akan terdiri dari :
1.         Kondisi air permukaan
Kabupaten Barito Kuala dialiri oleh beberapa sungai antara lain Sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Alalak dan handil-handil. Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang sangat luas, karena itu daerah ini merupakan daerah yang selalu tergenang sepanjang tahun serta pada beberapa wilayah selalu terjadi banjir musiman setiap tahun, terutama pada musim hujan akibat dari hujan yang turun dibagian hulu sungai.
2.         Kondisi air tanah
Kondisi air tanah di Kabupaten Barito Kuala terdapat di Kecamatan Marabahan, Kecamatan Barambai, Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Belawang, Kecamatan Rantau Badauh, Kecamatan Mandastana, Kecamatan Anjir Pasar, Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Bakumpai, yang termasuk dalam rencana pemgembangan sumber air baku untuk air minum.
Sedangkan untuk Cekungan Air Tanah (CAT) Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam CAT Palangkaraya – Banjarmasin.
3.         Kondisi klimatologi
Wilayah Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah hujan TIPE B. menurut klasifikasi yang ditetapkan "Schmit and Ferguson", yaitu daerah yang hanya memiliki 1 - 2 bulan kering dalam setahun, dengan jumlah hari hujan 107 hari dan total curah hujan 2.665 mm per tahun. Memiliki temperatur harian rata-rata yang berfluktuasi dari 26° Celsius - 27° Celsius. Setiap tahun suhu minimal terjadi pada bulan Juli (26,50° Celsius dan suhu maksimal berlangsung pada bulan Oktober (27,50° Celsius).
Data curah hujan dan hari hujan setiap bulan selama tahun 2010 dapat dilihat pada tabel
Tabel
Curah Hujan  dan Hari Hujan Setiap Bulan Tahun 2010


Bulan Unsur


Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des
Curah Hujan (mm)
349.188
237.538
376.138
499.45
263.163
201.7
187.173
147.375
222.263
308.8
191.175
298.663
Hari Hujan (mm)
17.88
12.125
14.88
14.125
10.125
10.38
10.125
10.75
12.625
13.5
11.75
15.125
      Sumber :  BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 

            Tingginya curah hujan yang tercaji di Barito Kuala sangat mendukung sektor pertanian.

ANALISIS

            Melihat dari berbagai tahapan kerangka pikir yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil analisa sebagai berikut:
a.       Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi di bidang pertanian yang besar, dilihat dari kondisi geografis dan topografis wilayah yang mendukung sektor pertanian.
b.      Pengetahuan, keterampilan, modal dan teknologi yang terbatas menyebabkan kegiatan usaha tani yang mereka jalankan kurang efesien, sumberdaya tidak termanfaatkan secara optimal dan produktifitas usahatani nya rendah. Para petani miskin umumnya tinggal di pedesaan, dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang sangat bersahaja, permodalan yang sangat terbatas dan penguasaan teknologi yang sangat awam. Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Umumnya karena keterbatasan modal, petani tidak bisa bergerak leluasa untuk berkarya.


PENYUSUNAN

Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan program yang fokus pada pembangunan pertanian pedesaan. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi pertanian dengan produksi pertanian yang besar sehingga peluang untuk mengembangkan kegiatan agribisnis juga besar.
Usaha peningkatan peran sektor pertanian terus menerus dilaksanakan dengan program antara lain :
ü  Peningkatan Ketahanan Pangan
ü  Pengembangan Agribisnis
ü  Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Agropolitan

Lebih spesifik maka dilakukan strategi-strategi pengembangan untuk meningkatkan sektor pertanian di KabupatenBarito Kuala, yaitu sebagai berikut

a.      Rencana Pengembangan Ruang
Untuk mengembangkan kawasan pedesaan menjadi suatu kawasan yang terpadu dan mandiri maka perlu dilakukan strategi pengembangan ruang yaitu:
-        Penataan permukiman/relokasi permukiman yang tidak memenuhi kelayakan hunian
-        Optimalisasi lahan
-        Pembangunan permukiman yang telah direncanakan
-        Peningkatan dan pembangunan jaringan jalan raya untuk menghubungkan antar kawasan sehingga mempermudah akses ekonomi dan pertanian
-        Pembangunan prasarana dan sarana sosial ekonomi yang dibutuhkan untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan fungsinya.

Tabel
Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala
No
Fungsi kota
Nama
Kab/Kec/Kel
Fungsi
1
PKN
-

2
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
Kota Marabahan
a.     Pusat pemerintahan kabupaten;
b.     Pusat pengembangan perkantoran kabupaten;
c.     Pusat pengembangan terminal penumpang tipe C;
d.     Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe B;
e.     Pusat pengembangan perdagangan, perbankan, dan jasa regional;
f.      Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi D3);
g.     Pusat pengembangan permukiman perkotaan; dan
h.     Kawasan pengembangan pariwisata sungai (water front river).
3
Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)
Perkotaan Alalak
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan perdagangan, perbankan, dan jasa regional;
c.     Pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;
d.     Pusat pengembangan industri perkapalan laut;
e.     Pusat pengembangan industri hasil pertanian;
f.      Pusat pelayanan lintas kecamatan;
g.     Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe B;
h.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi);
i.       Pusat pengembangan terminal penumpang tipe B;
j.       Pusat pengembangan stasiun kereta api; dan
k.     Kawasan pengembangan pariwisata alam dan wisata kota.


Perkotaan Tamban
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan industri skala besar;
c.     Pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan;
d.     Pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya;
e.     Pusat pelayanan lintas kecamatan;
f.      Pusat pengembangan rumah sakit umum tipe C;
g.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA); dan
h.     Pusat pengembangan dermaga sungai.
4
PKLp
Perkotaan Tabunganen
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan komoditas hasil perikanan;
c.     Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
d.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
e.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA);
f.      Pusat pengembangan dermaga sungai; dan
g.     Pusat pengembangan pariwisata alam.


Perkotaan Anjir Pasar
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
c.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
d.     Pusat pengembangan industri hasil pertanian; dan
e.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).


Perkotaan Tabukan
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
c.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
d.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
e.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).
5
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
Perkotaan Kuripan
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).


Perkotaan Bakumpai
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).


Perkotaan Wanaraya
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pelayanan lintas kecamatan;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;
d.     Pusat pengembangan industri hasil pertanian;
e.     Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
f.      Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
g.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA);


Perkotaan Barambai
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).


Perkotaan Rantau Badauh
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pelayanan lintas kecamatan;
c.     Pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan;
d.     Pusat pengembangan perdagangan dan jasa lokal;
e.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
f.      Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA); dan
g.     Pusat pengembangan dermaga sungai.


Perkotaan Cerbon
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).


Perkotaan Jejangkit
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).


Perkotaan Mandastana
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).


Perkotaan Belawang
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA); dan
e.     Pusat pengembangan dermaga sungai.


Anjir Muara
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian;
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA); dan
e.     Pusat pengembangan pariwisata alam.


Perkotaan Mekarsari
a.     Pusat pemerintahan kecamatan;
b.     Pusat pengembangan permukiman dan fasilitas penunjangnya;
c.     Pusat pengembangan komoditas hasil pertanian; dan
d.     Pusat pengembangan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA).




    Sumber :  RTRW Kabupaten Barito Kuala  Tahun 2010 - 2030

b.      Rencana Pengembangan Infrastruktur
Untuk mengembangkan kawasan pedesaan berbasis pertanian, maka pengembangan infrasturktur yang dilakukan yaitu;
-        Jalan Usaha Tani
-        Terminal
-        Sarana Kesehatan dan Pendidikan
-        Sarana fasilitas umum
-        Pasar
-        Sanitasi (sampah, air dan drainase)




Tabel
Rencana Pengembangan Infrastruktur untuk Setiap Sub-Sektor Sanitasi
(sampah, air limbah dan drainase) Kabupaten Barito Kuala
No
Sub sektor
Pengembangan Infrastruktur Sanitasi
1
Air Limbah
·      Penanganan pembuangan air limbah untuk masa yang akan datang di wilayah Kabupaten Barito Kuala diarahkan menjadi sistem terpusat (off site) dan sistem setempat (on site).
·      Daerah pelayanan sistem terpusat (off site) adalah kawasan yang relatif padat di bagian perkotaan dan kawasan-kawasan pengembangan baru
·      Penanganan air limbah dengan menggunakan sistem pengolahan setempat (on site system), yaitu dengan mengembangkan penggunaan tangki septik yang ada di tiap-tiap rumah dengan lebih meningkatkan kuantitas dan kualitasnya. Tangki septik tersebut sebaiknya dilengkapi dengan bidang resapan. Adanya tangki septik ini diharapkan kotoran zat-zat organik setelah diendapakan beberapa waktu akan mengalami pembusukan yang tidak akan mencemari lingkungan dan dapat menghasilkan pupuk untuk tanaman
·      Penyediaan WC yang dilengkapi dengan tangki septik ini tidak semua golongan masyarakat mampu menyediakannya karena harus tersedia lahan yang cukup luas, maka dalam pengadaannya dibutuhkan bantuan pemerintah daerah berupa penyediaan WC atau MCK umum
Implementasi rencana tersebut perlu dilakukannya upaya :
1.       Penyuluhan kepada penduduk dalam peningkatan kesadarannya akan pentingnya kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan untuk membuang kotorannya di sembarang tempat sebagai konsekuensinya penduduk diharapkan untuk membangun sendiri sarana sanitasi ditempat tinggal masing-masing;
2.       Penyediaan kendaraan pengangkut tinja untuk membersihkan dan menguras lumpur tinja pada tangki septik yang sudah penuh
3.       Monitoring untuk memantau pengelolaan air limbah domestik, serta kuantitas dan kualitas badan-badan air yang ada.



Rencana penanganan air limbah di wilayah Kabupaten Barito Kuala ditekankan pada kawasan permukiman perkotaan, dengan sasaran:
1.       Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah;
2.       Menciptakan sistem pengelolaan air limbah yang murah dan mudah diterapkan;
3.       Peningkatan jangkauan pelayanan pengolahan air limbah, terutama pada daerah-daerah pusat kegiatan kota dan daerah permukiman padat; dan
4.       Menerapkan sistem on site sanitation atau sistem perpipaan terpadu dan memanfaatkan aliran air sungai sebagai pembuangan terakhir.


2
Drainase
Rencana pengembangan jaringan prasarana drainase di wilayah Kabupaten Barito Kuala, berupa:
1.       Mengatur kembali sistem jaringan drainase yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas;
2.       Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran pembuangan akhir, yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Negara, Anjir Talaran, Anjir Serapat, Anjir Tamban dan handil-handil agar tidak terjadi luapan akibat air sungai tidak dialirkan dengan cepat;
3.       Pengembangan kanal-kanal sebagai sistem jaringan drainase primer (utama) selebar 3 meter yang dibangun sesuai dengan topografinya dengan kapasitas yang dapat menampung limpasan air hujan dari saluran sekunder dan tersier yang selanjutnya dialirkan ke sungai atau catchment area untuk mengisi air tanah;
4.       Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder selebar 1,5 – 2 meter pada setiap sisi jalan yang dialirinya dan disesuaikan dengan topografinya, sehingga tidak terjadi genangan di badan jalan pada saat musim hujan, yang selanjutnya dialirkan ke saluran primer atau disalurkan ke pembuangan akhir. Saluran ini merupakan saluran lanjutan dari saluran tertier, yang kuantitasnya merupakan jumlah kuantitas dari saluran-saluran yang kecil;
5.       Pembuatan sistem saluran drainase tersier selebar 0,5 – 1 meter yang pengembangannya saling terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan drainase wilayahnya, terutama di wilayah permukiman yang belum ada jaringan drainasenya dan di wilayah permukiman baru. Saluran ini terdapat pada jalan-jalan kecil, yang menyalurkan air hujan menuju saluran yang lebih besar.
Sedangkan langkah-langkah penanganan dalam pengembangan sistem drainase adalah mencakup program-program sebagai berikut:
1.       Normalisasi atau perbaikan sistem drainase yang ada agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya, untuk mengurangi daerah-daerah genangan;
2.       Penambahan atau pembangunan saluran drainase, terutama untuk daerah yang berada di pusat konsentrasi, melalui sistem drainase yang dikembangkan secara terpadu antara drainase alam dengan drainase buatan;
3.       Melakukan penyuluhan kepada masyarakat terutama yang berada disekitar daerah aliran sungai agar turut berpartisipasi dalam upaya memelihara saluran drainase yang ada agar dapat selalu berfungsi sebagaimana mestinya.
Untuk implementasi rencana program tersebut diatas, perlu dibuat suatu prioritas penanganan dalam satu sistem, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan terpadu, yang tahapan sebagai berikut:
Tahap I    :       Memperbaiki saluran drainase dengan cara normalisasi atau pelapisan saluran drainase dipinggir sepanjang jalan yang ada dan nantinya bisa diteruskan hingga mencapai saluran drainase utama atau sungai sebagai saluran pembuangan akhir;
Tahap II  :        Perbaikan saluran drainase pada pusat konsentrasi yang biasa penduduknya padat dan tempat-tempat yang besar frekuensi lalu lintas seperti pusat pemerintahan, pasar (pusat kegiatan perekonomian) dan sebagainya;
Tahap III :        Pembuatan saluran drainase baru yang terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan pusat, terutama pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh saluran drainase.


3

Sampah
Rencana pengembangan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Barito Kuala dilakukan dengan mekanisme:
1.       Pewadahan sampah
Sampah yang berasal dari sumber sampah dilakukan pewadahan dengan menggunakan bak-bak sampah yang tersedia pada tiap-tiap rumahpenduduk.
2.       Pengumpulan sampah
Sistem pengumpulan sampah dengan menggunakan jasa petugas yang nantinya sampah-sampah tersebut akan dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem pengumpulan dapat dilaksanakan, dengan cara:
a.        Pola Individual (door to door), yaitu:
v  Pengumpulan sampah dari rumah dengan alat angkut jarak pendek (misalnya: gerobak sampah) untuk diangkut ke stasiun transfer terdekat; dan
v  Pengumpulan sampah dari rumah ke rumah dengan truk untuk dibawa ke TPA.
b.       Pola Komunal
v  Pengumpulan sampah dari beberapa rumah yang dilakukan pada suatu titik pengumpul; dan
v  Pengumpulan sampah untuk beberapa lokasi pada satu titik pengumpulan. Pola komunal ini dirasakan sangat tepat untuk daerah permukiman yang berpenghasilan menengah kebawah atau pada daerah permukiman yang tidak teratur dimana kondisi jalannya tidak dapat dilalui oleh alat pengumpul sampah (truk atau gerobak sampah).
c.        Pemindahan sampah
Tahap pemindahan merupakan tahap antara yang dapat mengurangi ketergantungan antara tahap pengumpulan dengan tahap pengangkutan dengan tujuan meningkatkan efisiensi masing-masing.
1)      Stasiun Transfer I
Tempat pertemuan peralatan pengumpulan (gerobak) dengan peralatan pengangkutan, dan dapat merupakan tempat penyimpanan alat kebersihan, bengkel sederhana, dan kantor wilayah/pengendalian, luas: 200 m2.
2)      Stasiun Transfer II
Tempat pertemuan peralatan pengumpulan gerobak dan peralatan pengangkutan, karena sulit didapatnya lahan untuk stasiun transfer tipe I, maka hanya merupakan tempat parkir gerobak-gerobak saja, luas 50-100 m2.
3)      Stasiun Transfer III
Tempat pertemuan gerobak dengan container besar (6-10 m3) atau lokasi penempatan container komunal (1-10 m3). Luas 2-10 m2.
d.       Pengangkutan sampah
Dari stasiun Transfer sampah diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dengan:
1)      Peralatan yang digunakan untuk mengankut sampah adalah Truk terbuka, Dump Truck, Arm Roll Truck, dan Compaction Truck;
2)      Pemilihan jenis Truk ditentukan oleh kondisi jalan daerah operasi, jarak tempuh, karakteristik sampah, tingkat persyaratan sanitasi yang dibutuhkan, daya dukung pemeliharaan dan sebagainya; dan
3)      Daerah pelayanan tetap dan dilayani oleh peralatan angkutan yang tepat dan dalam kondisi bagus.
e.       Pengolahan sampah
Sebelum sampah diangkut ke TPA dilakukan terlebih dahulu pengolahan sampah dengan menggunakan alat-alat Incinerator, Recycling (daur ulang), Composting, Balling. Pengolahan sampah dimaksudkan agar pada saat sampah sampai di TPA tidak terdapat sampah yang berbahaya bagi lingkungan.



c.       Rencana Pengembangan Usaha
Rencana pengembangan usaha guna mendukung kegiatan pertanian yaitu;
-        Pengembangan komoditas unggulan sesuai dengan keunggulan komparatif/potensi yang dimiliki
-        Penyusunan model-model agribisnis plan dengan mempertimbangkan kemampuan petani
-        Kerjasama/kemitraan dengan investor untuk pengembangan komoditas yang memerlukan investasi tinggi
-        Menyusun informasi Bisnis
-        Pembentukan suatu wadah organisasi petani yang kuat dan mengarah kepada organisasi/bisnis bersama yang dapat mengelola, merencenakan dan mengorganisir kegiatan on farm hingga off farm

d.      Rencana Pengembangan Masyarakat
Dalam rencana pengembangan masyarakat dibagi menjadi:
-        Pengembangan dan pemberdayaan masalah ekonomi
Ø  Penyuluhan dan pelatihan penanganan padi masa pasca panen
Ø  Penyuluhan dan pelatihan manajemen pengelolaan padi
Ø  Pembentukan koperasi
Ø  Penguatan kelembagaan yang ada seperti lembaga keuangan mikro
Ø  Pembentukan kelompok tani usaha jeruk dan padi per SKP
-        Peningkatan Sosial Budaya
Ø  Pembinaan dan Penyuluhan serta peningkatan pendidikan bagi keluarga dengan tingkat pendidikan rendah.
Ø  Membentuk kelompok Belajar Paket A, B dan C
Ø  Melakukan penyuluhan dan pembinaan keluarga berencana menuju keluarga yang harmonis dan sejahtera
Ø  Pelayanan kesehatan dengan menyiapkan sarana dan prasarananya seperti : pembangunan Puskesmas , Balai Pengobatan , pengadaan tenaga medis dan obat-obatan.
Ø  Pembinaan generasi muda dan penyuluhan bagi wanita untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Barito Kuala, melalui pembentukan Karang Taruna , penyuluhan keterampilan bagi wanita serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung seperti keterampilan menjahit serta pengadaan mesin jahit.
-        Pengembangan Mental Spiritual
-        Pengembangan kelembagaan masyarakat desa
Ø  Pembentukan kelompok-kelompok usaha per Satuan Kawasan Permukiman.
Ø  Pembentukan Koperasi untuk menunjang kegiatan masyarakat.
-        Pembinaan dalam meningkatkan keamanan dalam masyarakat

Demikian strategi-strategi yang dicanangkan guna meningkatan sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala. Diharapkan dengan terjadinya peningkatan sektor pertanian dapat mendongkrak tingkat pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi masalah kemiskinan yang terjadi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar